Agam, Zaman.co.id – DPRD Agam Sampaikan Pandangan Umum Terhadap RAPBD Perubahan 2024, Tingkatkan PAD Demi Kemajuan Kab Agam
DPRD Kabupaten Agam menggelar rapat paripurna penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Ta6hun Anggaran 2024, di Aula Utama DPRD setempat, Jum’at (2/8).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra, didampingi Wakil Ketua Irfan Amran. Hadir pada kesempatan itu Bupati Agam Andri Warman, Forkompimda, Asisten, Anggota DPRD, dan Kepala OPD serta undangan lainnya.
Dalam rapat paripurna tersebut tujuh Fraksi DPRD Agam melalui masing-masing juru bicaranya menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Perubahan TA 2024, dimana secara umum seluruh fraksi menyambut baik dengan perubahan pada APBD 2024.
Pandangan umum tersebut dimulai dari Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh juru bicaranya Edwar Dt Manjuang Basa. Ia menyampaikan beberapa saran dan pendapat terhadap RAPBD-P 2024.
“Fraksi Gerindra melihat sangat banyak infrastruktur di Kabupaten Agam, seperti jalan, jembatan, drainase, dan infrastruktur lainnya yang mengalami rusak ringat, rusak sedang maupun rusak berat. Untuk itu kami meminta kepada Pemda agar menambahkan anggaran perbaikan infrastruktur pada RAPBD-P 2024 ini,” kata Edwar.
Selanjutnya Fraksi PKS yang disampaikan oleh Rizki Abdillah Fadhal meminta beberapa penjelasan terkait dengan realisasi PAD yang kemungkinan tidak tercapai pada Tahun 2024, pengelolaan CSR, program beasiswa Agam Maju, dan kegiatan fisik banyak yang belum terlaksana dengan harapan agar segera dilaksanakan pada tahun 2024 ini.
Sementara itu, Fraksi Demokrat Nasdem melalui juru bicaranya, Syafril menyarankan agar kegiatan fisik yang sudah disepakati khususnya Pokir DPRD untuk dilaksanakan secepatnya dan harus tuntas 100 persen pada tahun anggaran 2024. Ia juga mempertanyakan beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan khususnya pada pembangunan fisik berupa jalan, dan infrastruktur pendidikan.
Hal senada juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi PAN Antonis yang mempertanyakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan fisik dan non fisik yang telah direncakan terutama pokir-pokir DPRD yang telah dihimpun, namun sampai saat ini belum dimulai pelaksanaannya.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyampaikan secara tertulis padangan umumnya dengan beberapa pertanyaan, saran serta masukan terhadap Rancangan APBD Perubahan 2024 tersebut.
Selanjutnya, Fraksi PPP melalui juru bicaranya Mardisal Athan mengharapkan penyusunan APBD Perubahan harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Kabupaten Agam Tahun 2024.
Kemudian Fraksi PBB Hanura Berkarya yang dibacakan oleh Epi Suardi meminta penjelasan terkait dengan permasalahan utama pendapatan daerah yaitu tingkat ketergantungan Pemkab Agam terhadap dana transfer pemerintah pusat yang cukup tinggi yakni sebesar 86,29 persen.
“Kami menyarankan agar pemerintah lebih giat lagi mengelola dan mencari peluang sumber Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.
(ZM/Humas DPRD Agam)
