Padang, Zaman.co.id – Alhamudlillah, sekarang kita sudah bisa dibilang survive dari pandemi Covid -19, yang sempat membuyarkan stabilitas masyarakat pada saat itu. Perjuangan Garda terdepan di dunia kesehatan patut di apresiasi.
Namun Masih ada Nakes atau Tenaga Kesehatan yang tidak mendapatkan hak atas pengabdianya terhadap perjuanganya sebagai Garda terdepan saat perperangan dengan Virus Covid -19.
Sebagaimana yang disampaikan Cerin Iralloza Tasya yang merupakan Calon DPD RI, dalam Diskusi bersama DPW MOI Sumbar Dalam rangka Diskusi cerdas pada Sabtu (24/06/2023) yang diadakan di Ruang rapat LKAAM Sumbar, yang dihadiri oleh berbagai tokoh hebat seperti Mohammad Khadafi (Komisioner Bawaslu) dan dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR (Anggota DPR RI Komisi IX).
Disampaikan Cerin berdasarkan pengalamanya pada saat Koas di salah satu rumah sakit, terlihat tenaga kesahatan selaku Garda terdepan hanya dibayar dengan kata ” Kita harus mengabdi kepada Negara dan masyarakat dan melakukan semua itu dengan ikhlas”, namun berbeda dengan Dokter yang tetap mendapatkan Hak nya.
” Tenaga Kesehatan harusnya lebih sejahtera karena mereka yang turun langsung mengatasi covid dengan mengorbankan waktu dan kesehatan mereka” Ujar Cerin.
Menjawab hal itu Suir Syam menyampaikan bahwa Undang-undang Kesehatan nantinya akan mensejahterakan tenaga kesehatan seperti Dokter dan Tenaga medis, dengan dilatarbelakangi keluarga yang berprofesi sebagai dokter, Suir Syam menyampaikan kalau Undang – undang kesehatan nantinya tidak akan merugikan Dokter dan Nakes, dan akan mensejahterakanya.
Namun ada beberapa kendala seperti kurangnya Profesi Dokter di Indonesia yang membuat sulitnya daerah-daerah yang terisolir mendapatkan Akses kesehatan yang layak.
Tertampar Fakta bahwa Indonesia sendiri menduduki peringkat nomor dua paling bawah di ASEAN, dengan jumlah Dokter yang sedikit, hal itu juga merupakan dampak dari sulitnya prosedur yang harus dilakukan Dokter, seperti pengurusan SIP sekali dalam 5 tahun, dan tahap-tahap lainya.
Menumpuknya Dokter di daerah jawa juga alasan kenapa daerah terisolir tidak mendapatkan pengobatan yang layak, Dilandasi dengan uang pendidikan sendiri membuat Dokter tidak bisa dipaksa untuk dikirim ke daerah terisolir karena hal itu akan melanggar HAM nantinya.
Namun Pemerintah selalu mencarikan cara agar Daerah terisolir tadi bisa mendapatkan Akses kesehatan yang sama seperti Kota-kota besar, dengan menganggarkan dana untuk anak muda di daerah terisolir yang nantinya memiliki bobot sebagai seorang Dokter, untuk menjalani pendidikan Dokter di Kota besar, dan kembali lagi mengabdi ke kampung halamanya sebagai tenaga kesehatan atau Dokter.
Pintar mencari solusi memang merupakan hal yang sepatutnya dimiliki oleh pimipin rakyat, yang menampung langsung aspirasi dari rakyat itu sendiri, untuk itu harusnya masyarakat sebagai pengawas langsung, tahu akan siapa yang layak untuk menjadi penampung aspirasi dari mereka.
Moh Kadafi selaku komisoner dari Bawaslu menyampaikan untuk memilih berdasarkan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan VIsi dan Misi dari Caleg tersebut, karena masa depan sebuah Negara berada di tangan Rakyatnya sendiri. (Rck)
