Bukittinggi, Zaman.co.id – Pemerintah Kota Bukittinggi, mengambil langkah progresif menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan menggandeng berbagai instansi lintas sektor.
Dimana, melalui kerja sama Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama (Kemenag), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)
Dan , upaya penanganan PMKS dilakukan terstruktur dan menyeluruh.
Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Rabu 30 Juli 2025 kemarin,vmenjadi landasan untuk memastikan setiap PMKS yang terjaring oleh Satpol PP, akan mendapatkan penanganan yang tidak hanya bersifat penertiban, tetapi juga pemulihan secara holistik. Sehingga setiap instansi memiliki peran khusus sesuai dengan keahlian masing-masing, ungkap Kasat Pol.PP Joni Feri.
Diantara tugas mereka, MUI dan Kemenag memberikan penguatan dalam aspek keagamaan bagi para PMKS, sebagai upaya membangun kembali kesadaran spiritual dan nilai-nilai moral mereka dapat kembali bermasyarakat dengan lebih baik.
Kemudian , DP3APPKB ⁷bertugas memberikan pendampingan psikologis agar para penyintas kesenjangan sosial dapat menata ulang kehidupannya dan keluar dari lingkaran marginalisasi sosial.
Sedangkan Dinas Kesehatan, akan melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh untuk mendeteksi adanya penyakit menular atau kondisi berbahaya lainnya, mengingat pola hidup tidak sehat yang kerap dialami kelompok selama berada di jalanan atau lingkungan yang rentan, papar Joni Feri ( Yet ).
