Bukittinggi,Zaman.co.id – Pemerintah Kota Bukittinggi mengikuti launching secara resmi Koperasi Desa/Kelurahan “Merah Putih” yang disampaikan Presiden RI, Prabowo Subianto secara daring.
Dimana, kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Bukittinggi,Ramlan Nurmatias bersama Kapolres dan Dandim 0304 Agam, serta jajaran secara during, diruangan Command Center (BCC), Balaikota Bukittinggi, Senin, 21 Juli 2025.
Adapun, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP), merupakan upaya pemerintah membangun distribusi sejumlah bahan pokok. Koperasi Merah Putih menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memberikan program-program pangan.
Program ini, merupakan inisiasi Presiden Prabowo untuk memperkuat ekonomi dan kemandirian desa.
” Koperasi Merah Putih bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan inklusi keuangan desa, ujar Presiden Prabowo secara daring.
Tercatat, hingga saat ini terbentuk 80.081 KDMP dan KKMP di Indonesia.
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam arahannya menegaskan pentingnya koperasi sebagai pilar utama dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat.
Melalui gerakan Koperasi Merah Putih, pemerintah berkomitmen memperpendek rantai distribusi, memberantas praktik tengkulak dan memastikan hasil pertanian serta kebutuhan pokok masyarakat dikelola secara adil dan merata.
Dan, Presiden Prabowo menyampaikan, koperasi akan didukung melalui pemanfaatan dana desa, penyediaan sarana distribusi, serta layanan kebutuhan masyarakat seperti sembako, obat generik dan pupuk.
Pemerintah akan menindak tegas, pelaku usaha yang merugikan petani dan masyarakat, termasuk penyitaan aset bagi yang terbukti melanggar ketentuan, tegasnya .
Presiden berharap, koperasi mampu menjadi penggerak utama ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, dengan pengelolaan yang transparan dan bebas dari praktik korupsi, ucapnya mengingatkan..
“Koperasi Merah Putih sebagai fondasi kemandirian ekonomi bangsa. Kita ingin rakyat desa menjadi pelaku utama dalam sistem ekonomi, bukan hanya sebagai objek pasar. Negara harus hadir untuk memotong mata rantai distribusi yang merugikan, memberantas tengkulak, dan memastikan keadilan ekonomi terwujud sampai ke pelosok,” tambahnya menegaskan.( Yet ).
