Bukittinggi, Zaman.co.id. – Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bukittinggi, menggelar rapat koordinasi di Aula Balaikota, Kamis (25/9). Adapun, agenda merupakan upaya memperkuat komitmen bersama dalam menekan angka kemiskinan sekaligus menyelaraskan program daerah dengan target nasional.
Dimana, Wakil Walikota Bukittinggi, Ibnu Asis menyampaikan, bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem, tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan lokal. Data mencatat proses kemiskinan ekstrem identik dengan masalah sosial yang kompleks. Kota ini bisa menuju di bawah 1 persen tingkat kemiskinan di tahun 2025, jika kita bekerja bersama-sama.
Untuk itu, pengentasan kemiskinan bukan tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi kerja kolektif seluruh elemen masyarakat, jelas Wawako Ibnu.
Apalagi, Pemerintah pusat telah menetapkan target ambisius, menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi 1 persen pada 2026 dan mengurangi tingkat kemiskinan nasional hingga 4,5–1 persen pada akhir 2029.
Agar mencapai sasaran, Ibnu Asis menekankan perlunya strategi holistik dengan fokus pada tiga bidang utama: penguatan data, perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Ketika kita memiliki data yang akurat, tepat dan benar, itu sudah menjadi bagian dari solusi. Pemerintah Kota Bukittinggi terus berupaya menyediakan perlindungan sosial yang inklusif sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal agar masyarakat bisa keluar dari jerat kemiskinan,” tambahnya.
Melalui rapat koordinasi, Pemko Bukittinggi berharap TKPK dapat menjadi wadah yang aktif, solid, dan konsisten dalam merancang program yang benar-benar menyentuh masyarakat miskin.
Dan, Wawako Ibnu Asis menegaskan, dengan kerja sama semua pihak, cita-cita mewujudkan Bukittinggi yang maju, modern, inklusif, dan berkualitas bisa segera tercapai. ( Yet ).
