Kabupaten Solok, zaman.co.id – Sekretaris Daerah Kabupaten (Setdakab) Solok, Medison memberikan penjelasan terkait intensitas kunjungan Bupati Solok ke Jakarta dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Solok untuk memperjuangkan dana dan program pembangunan dari Pemerintah Pusat, di tengah menurunnya dana transfer ke daerah tahun 2026.
“Tahun 2026 nanti, Pemerintah Pusat menyiapkan Rp.1.377,9 triliun untuk Program Prioritas Nasional Presiden, yang manfaatnya akan diterima langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia melalui 18 bidang dan sektor,” jelas, Medison melalui sambungan telepon di sela kegiatan Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kegiatan Kementerian dengan Pemerintah Daerah, Rabu (29/10/2025) di Kota Bandung.
Program besar tersebut meliputi berbagai sektor penting antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp.28,7 triliun, Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp.335 triliun, Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Rp.89 triliun, Subsidi Energi dan Kompensasi Rp.381,3 triliun, Perumahan Rp.48,7 triliun, Preservasi Jalan dan Jembatan Rp.24,3 triliun, PIP/KIP Kuliah dan Beasiswa Lainnya Rp.63 triliun, serta sejumlah program lain seperti lumbung pangan, Bulog dan cadangan pangan, Koperasi Merah Putih (KMP).
Tidak hanya itu saja, Setdakab Solok, Medison juga menegaskan bahwa, strategi Bupati Solok berangkat dari kondisi fiskal nasional yang sedang mengalami pengetatan. Tahun 2026, dana transfer ke daerah (TKD) secara nasional berkurang hampir Rp. 250 triliun dan Kabupaten Solok kehilangan sekitar Rp.222 miliar dibandingkan tahun 2025.
“Karena itulah, Bapak Bupati terus melakukan pendekatan ke berbagai kementerian, agar Kabupaten Solok tetap memperoleh bagian dari program strategis pusat. Ini bukan perjalanan seremonial, tapi langkah konkret untuk menutup kekurangan anggaran dan memastikan pembangunan tetap berjalan,” ungkap, Medison.
Lebih lanjut, Setdakab Solok itu juga mengatakan bahwa, arah kebijakan pembangunan nasional saat ini menuntut setiap daerah untuk berinovasi dan berkompetisi dalam merebut peluang. Pemerintah pusat menginginkan kepala daerah yang aktif, kreatif, dan memiliki strategi yang jelas untuk membuktikan kesungguhan daerah dalam menjalankan program prioritas.
“Pola ini menuntut Kepala Daerah yang bisa melakukan diplomasi, membangun jaringan, dan mampu meyakinkan pemerintah pusat bahwa daerahnya siap melaksanakan program dengan sukses,” tambahnya. Ini bukan bentuk KKN, tetapi bagian dari strategi legal dan rasional untuk memperjuangkan kepentingan pembangunan Kabupaten Solok,” tegas, Medison.
Namun, Setdakab Solok juga berharap, masyarakat dapat memahami bahwa setiap kunjungan dan pertemuan yang dilakukan di Jakarta memiliki arah dan tujuan jelas, yakni memastikan Kabupaten Solok tidak tertinggal dalam pembangunan nasional.
“Yang dilakukan Bapak Bupati adalah perjuangan untuk daerah. Kita ingin memastikan Kabupaten Solok tetap menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional,” ujar, Medison tutup keterangannya. (awe/kmnf.kab.slk)
