Pasaman Zaman.co.id – Bupati Pasaman, Sabar AS, menyerahkan SK (Surat Keputusan) Bupati Pasaman, tentang Perpanjangan Masa Jabatan bagi Wali Nagari Se-Kabupaten. Dimana Surat Keputusan tersebut, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengubah masa Jabatan Kepala Desa/Wali Nagari dari enam tahun menjadi delapan tahun, Rabu 11september 2024.
Waktu itu, Bupati Pasaman, Sabar AS berpesan, agar perpanjangan masa jabatan tersebut dimanfaatkan dengan baik, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akselerasi pencapaian target pembangunan di Nagari.
“Tambahan masa jabatan sesuai dengan aturan terbaru terkait masa jabatan Wali Nagari, kebijakan harus memberikan stabilitas kepemimpinan dan waktu yang lebih panjang bagi Wali Nagari untuk melaksanakan pembangunan Nagari, meningkatkan kualitas layanan publik, dan mendorong pengembangan ekonomi,” terang Bupati Sabar AS.
Sebagai informasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, mengatur terkait perpanjangan masa jabatan Kepala Desa/Wali Nagari dari 6 tahun menjadi 8 tahun serta dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut maupun tidak.
“Disahkannya Undang Undang Nomor 3 tahun 2024 tidak hanya tentang perpanjangan masa jabatan. Melainkan juga akselerasi atau percepatan kinerja Pemerintah Desa/Nagari yang profesional, efisien, efektif, transparan dan akuntabel,” ujar Bupati Sabar AS.
Dengan diserahkannya Surat Keputusan perpanjangan masa Jabatan sejumlah Wali Nagari yang akan purna tugas di tahun ini. Bupati Pasaman ini berharap, agar para Wali Nagari bisa menuntaskan janjinya, visi-misinya yang akan membantu mewujudkan Nagari sebagai poros pembangunan.
Kemudian, Bupati Sabar AS, menjelaskan , bahwa para Wali Nagari adalah agen perubahan, yang akan membawa nagari-nya menuju kemandirian, kemajuan dan kesejahteraan. Agen perubahan di Nagari menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan Nagari.
Lalu, diterangkan Bupati Sabar AS , bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan kepercayaan penuh kepada Desa/Nagari untuk mengelola anggaran dari berbagai sumber, dengan kewenangan yang demikian besar, maka perlu SDM aparatur desa yang kompeten, terlebih Undang-Undang Desa yang baru juga sudah mengatur terkait rencana kenaikan Dana Desa.
Untuk itu, harus terus dilakukan peningkatan kualitas SDM aparatur Pemerintah Nagari, khususnya dalam pengelolaan Keuangan Nagari, agar mampu mengemban tanggung jawab dan amanah yang semakin besar, ungkap Bupati Pasaman ini.
Sementara, Hasrizal, S.Sos., MM Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman, usai kegiatan mengatakan, bahwa dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini, kedepan seluruh Wali Nagari se-Kabupaten Pasaman dapat terus mengemban tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya.
“Penambahan masa Jabatan Wali Nagari dari 6 tahun menjadi 8 tahun ini juga agar dijadikan semangat untuk mendorong Pemerintahan Nagari dalam mewujudkan Nagari yang lebih maju mandiri dan sejahtera untuk memberikan kontribusi mewujudkan cita-cita Indonesia emas 2045,” jelasnya.
(Zairin).
